Model Kelembagaan Usahatani Garam Kabupaten Jepara dengan Shariah Hybrid Contract

Deskripsi Buku

Garis pantai Kabupaten Jepara membentang sepanjang 72 km dan berbatasan langsung dengan laut jawa berpotensi dikembangkan usahatani garam Usahatani garam yang selama ini berlangsung secara turun temurun perlu disentuh teknologi dan pemberdayaan bagi pelaku petani garam oleh pemerintah dan Lembaga non pemerintah Permasalahan utama tataniaga garam adalah harga garam cuaca regulasi tata niaga dan inovasi selain permintaan garam secara kualitas dan kuantitas yang terus meningkat di Indonesia Permasalahan tataniaga garam bisa teratasi bila sumber masalah dapat diidentifikasi ditemukan solusi serta tindak lanjut kebijakan dan implementasinya Kebijakan yang merugikan petani garam sudah semestinya dievaluasi seperti kebijakan import garam Desain Shariah Hybrid Contract untuk kelembagaan ekonomi usahatani garam di Kabupaten Jepara didasarkan pada kerangka konseptual penelitian yang menjelaskan interaksi antar pemangku kepentingan dalam produksi dan tataniaga garam di Kabupaten Jepara Desain ini bertujuan untuk mengurangi potensi biaya transaksi yang sesuai dengan prinsip prinsip Syariah memastikan stabilitas harga menjamin ketersediaan peralatan bagi petani dengan harga yang kompetitif menjamin kualitas garam dari produsen ke pembeli mengamankan kapasitas penyimpanan garam dan memberikan kepastian pembelian dengan harga yang wajar bagi petani Garis pantai Kabupaten Jepara membentang sepanjang 72 km, dan berbatasan langsung dengan laut jawa, berpotensi dikembangkan usahatani garam. Usahatani garam yang selama ini berlangsung secara turun temurun, perlu disentuh teknologi dan pemberdayaan bagi pelaku/petani garam oleh pemerintah dan Lembaga non-pemerintah. Permasalahan utama tataniaga garam adalah harga garam, cuaca, regulasi tata niaga ...dan inovasi, selain permintaan garam secara kualitas dan kuantitas yang terus meningkat di Indonesia. Permasalahan tataniaga garam bisa teratasi bila sumber masalah dapat diidentifikasi, ditemukan solusi serta tindak lanjut kebijakan dan implementasinya. Kebijakan yang merugikan petani garam sudah semestinya dievaluasi, seperti kebijakan import garam. Desain Shariah Hybrid Contract untuk kelembagaan ekonomi usahatani garam di Kabupaten Jepara didasarkan pada kerangka konseptual penelitian, yang menjelaskan interaksi antar pemangku kepentingan dalam produksi dan tataniaga garam di Kabupaten Jepara. Desain ini bertujuan untuk mengurangi potensi biaya transaksi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, memastikan stabilitas harga, menjamin ketersediaan peralatan bagi petani dengan harga yang kompetitif, menjamin kualitas garam dari produsen ke pembeli, mengamankan kapasitas penyimpanan garam, dan memberikan kepastian pembelian dengan harga yang wajar bagi petani.

Detail Buku